Kementerian ATR/BPN Batalkan 50 Sertifikat di Desa Kohod, Tangerang, Sisanya Menyusul

Baca Juga: Ketua PWI Kalbar Dukung Penuh dan Siap Hadiri HPN 2025 di Banjarmasin

Sebagian besar mendukung upaya pemerintah, sementara beberapa lainnya berharap ada kejelasan mengenai status tanah pasca pembatalan sertifikat.

Kementerian ATR/BPN akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan.

Nusron menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agraria demi kesejahteraan rakyat. (***)