BPN Kota Depok Update: Progres Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 2024

Depok, bidiktangsel.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok terus berupaya mempercepat proses pengadaan tanah untuk mendukung sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Empat proyek besar menjadi fokus utama, yakni pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, perluasan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, serta penyelesaian Jalan Tol Cinere-Jagorawi dan Jalan Tol Depok-Antasari.

Baca Juga: DomaiNesia Melalui Nevaweb: Solusi Jasa Pembuatan Website Profesional untuk Kesuksesan Online Bisnis Anda

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dalam keterangan persnya, Rabu (31 Juli 2024), menyampaikan bahwa progres pengadaan tanah untuk keempat proyek tersebut telah dilaporkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Tasikmalaya.

"Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kinerja BPN Depok," tegas Indra.

Rincian Progres Pengadaan Tanah:
* LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi: Dari target 1,4648 hektar, saat ini telah terealisasi 0,497 hektar.
* Jalan Tol Cimanggis-Cibitung: Target 0,1619 hektar telah hampir seluruhnya tercapai.
* Jalan Tol Cinere-Jagorawi: Dari target 144,31 hektar, masih tersisa sekitar 2 hektar yang belum selesai.
* Jalan Tol Depok-Antasari: Sekitar 15 hektar lahan masih dalam proses pengadaan.

Baca Juga: BMW Astra Used Car Tepis Stigma Harga Jual Kembali BMW Bekas

Indra Gunawan menekankan bahwa proses pengadaan tanah ini melibatkan banyak pihak dan mengikuti regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami berupaya seoptimal mungkin agar proses ini berjalan lancar dan tepat waktu," ujarnya.

Mengapa Informasi Ini Penting?
Transparansi mengenai progres pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik.

Dengan mengetahui perkembangan proyek-proyek strategis ini, masyarakat dapat ikut memantau dan memberikan masukan.

Selain itu, informasi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. (***)