Polemik Tanah Pulau Rempang, Mahfud MD Minta Penanganan Hukum yang Adil

Jakarta, bidiktangsel.com - Sebuah gejolak besar meradang di Pulau Rempang, ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membuka suara tentang masalah tanah yang telah mengguncang ketenangan wilayah tersebut.

Dalam sebuah video di YouTube, Mahfud MD mengajak aparat penegak hukum untuk mengatasi kerumunan orang dan unjuk rasa dengan penuh kemanusiaan, sementara ia mengungkapkan kebingungannya tentang hak atas tanah yang telah berubah tangan beberapa kali.

Pulau Rempang, yang pada awalnya tampak sebagai konflik tanah biasa, kini menjadi sumber keributan yang menarik perhatian publik.

Baca Juga: Jorge Martin Pecahkan Rekor dalam Kualifikasi San Marino GP: Pole Position Tak Terduga!

Mahfud MD mengungkapkan bahwa tanah ini telah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan pada tahun 2001-2002.

Namun, ketika investor hendak memasuki pulau tersebut pada tahun 2022, mereka menemukan tanah yang sudah ditempati oleh orang lain, memunculkan pertanyaan tentang kebenaran pemilikan tanah tersebut.

Proses pengosongan tanah yang sedang berlangsung di Pulau Rempang telah memicu perdebatan sengit, karena beberapa penduduk yang telah tinggal di sana selama belasan tahun harus meninggalkan rumah mereka.

Baca Juga: Timnas Indonesia Pecahkan Rekor! Kalahkan Turkmenistan 2-0, Erick Thohir: Momentum Emas Generasi Muda

Meskipun secara hukum menjadi pemukiman tanah ulayat, masih ada keraguan tentang bagaimana proses pengalihan hak atas tanah ini dapat terjadi tanpa pengetahuan banyak pihak terkait.

Kisah tentang Pulau Rempang semakin menggugah perhatian, karena Mahfud MD menyoroti tidak hanya masalah hukumnya, tetapi juga tindakan pemerintah dan aparat yang terlibat.

Masalah ini menciptakan situasi rumit yang membutuhkan penanganan hukum yang adil dan manusiawi, agar ketenangan dapat kembali dipulihkan di Pulau Rempang yang indah. (***)