"Jadi setiap rupiah dalam APBD, saya perintahkan untuk sebesar-besarnya menciptakan pelayanan publik, menciptakan daya saing daerah serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita," tegas Benyamin.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Aplahnujat menjelaskan bahwa saat ini sistem birokrasi di Pemerintahan sudah semakin maju. Tidak peduli usia dan jabatan, setiap ASN harus bertanggung jawab untuk mampu mengakses sistem birokrasi ini.
Salah satu kapasitas yang harus dimiliki adalah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Sistem ini untuk mengukur kinerja ASN dalam evaluasi secara berkala. Dimana sudah ditetapkan oleh KemenpanRB.
"Karena itu dihadirkan beberapa narasumber yang berasal dari pusat untuk memberikan pemahaman kepada Sekretaris OPD dan Staf Operator," ujar Aplahunajat yang menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan selama dua hari demi memaksimalkan pemahaman terhadap ASN.
Untuk diketahui berdasarkan data, pada kurun waktu beberapa tahun terakhir, pelaksanaan bimbingan teknis Asessor PMPRB Kota Tangerang Selatan selalu menunjukan kenaikan. Dimana dalam indeks reformasi birokrasi di tahun 2020 sebesar 62,89 dan di tahun 2021 sebesar 63,48 dengan kategori B. (Red)