”Implementasi reformasi birokrasi sebagaimana amanat Presiden Jokowi agar menyentuh “jantung” birokrasi itu yaitu, adanya pelayanan publik yang dapat mempercepat investasi, baik dalam pengintegrasian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan pada satu tempat yang terintegrasi,” tutur Walikota Dua Periode tersebut.
Orang nomor satu di wilayah Cerdas, Modern dan Religius itu menambahkan secara khusus, mengapresiasi kepada seluruh instansi yang menyatakan komitmen untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan MPP di Kota Tangerang Selatan.
Airin juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah melakukan pendampingan pihaknya secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mempercepat operasional MPP.
”Saya berharap, kehadiran MPP. Nantinya, akan dapat memberikan pelayanan yang lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat terjaga dan semakin meningkatkan koordinasi dengan instansi lain agar semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tukasnya.
Kepala DPMPTSP Bambang Noertjahjo menjelaskan pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan kejutan, terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi.
”Setelah penandatanganan komitmen dan kesanggupan mewujudkan penyelenggaraan MPP oleh 17 instansi ini, kami akan meresmikan gedung MPP pada 12 April mendatang di area Pusat Pelayanan Publik Cilenggang,” singkatnya.
Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan dibangun di area Pusat Pelayanan Publik Cilenggang, dengan luas tanah kurang lebih 1985 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 5208 meter persegi yang terdiri atas dua lantai.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Diah Natalisa menjelaskan MPP merupakan upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sistem birokrasi di Indonesia.