Di Tengah Proses Klarifikasi, Redaksi Menerima Pesan Dari Pejabat BRI Yang Menyinggung Potensi Pencemaran Nama Baik.

Ciputat – Upaya konfirmasi terkait dugaan persoalan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak bank.

Di tengah proses peliputan yang masih berlangsung, redaksi justru menerima pesan WhatsApp dari seorang pejabat BRI yang menyinggung kemungkinan adanya pemberitaan yang dianggap tidak berdasar dan berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik.

Kasus ini bermula dari pengaduan keluarga nasabah berinisial L yang mengaku mengalami persoalan dalam pinjaman KUR dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Olah TKP Dugaan Penggerudukan Sekolah Islam Pembangunan Pamulang, CCTV Jadi Barang Bukti

Menurut keterangan keluarga, pinjaman pertama senilai Rp20 juta yang diajukan pada 2019 telah dilunasi. Namun, pada pinjaman berikutnya sebesar Rp30 juta yang diajukan pada 2024, usaha yang dijalankan mengalami kendala sehingga kredit menjadi macet dan agunan disebut terancam memasuki proses lelang.

Yanti (40), anggota keluarga nasabah, mengaku mempertanyakan penggunaan sertifikat rumah sebagai agunan tambahan dalam fasilitas KUR.

"Kami heran karena selama ini KUR dikenal sebagai program pembiayaan pemerintah yang untuk plafon tertentu tidak mensyaratkan agunan tambahan," ujarnya.

Baca Juga: Camat Ciputat H. Mamat Raih Penghargaan Pemkot Tangsel atas Keberhasilan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik

Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadly Afriyadi, melalui pesan WhatsApp kepada redaksi pada 18 Mei 2026.

"Gak boleh. Musti segera dikembalikan. Kalau BRI tidak mau mengembalikan sertifikatnya, silakan laporkan ke Ombudsman," tulis Fadly dalam pesan tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, KUR Mikro pada prinsipnya tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak BRI terkait mekanisme pemberian KUR, dasar penggunaan agunan tambahan, status sertifikat nasabah, hingga prosedur penanganan kredit bermasalah.

Baca Juga: Audiensi Kadin Tangsel–Disnaker: Pengusaha Soroti Kolaborasi Ketenagakerjaan, Maringan Dorong Program Konkret dan Transisi Energi

Namun, hingga berita ini ditulis, jawaban atas substansi pertanyaan tersebut belum diterima.