Baca Juga: Bongkar Alasan di Balik Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty hingga Tuai Sorotan Serikat Buruh
“Kemampuan Dasar (KD) juga ternyata Galih Cantiqi belum boleh mengerjakan proyek senilai 12,3 miliar ,karena setelah kami hitung maksimal yang boleh dikerjakan perusahaan ini hanya dengan pagu maksimal sebesar 3 miliar,itu saya kutip dari laman LPSE,dan yang lebih aneh lagi kenapa produk aspal (AMP) harus selalu menggunakan merk Dwi Warna itu jelas ada unsur monopolinya ,”tutup Adib .
Hingga kini, pihak ULP maupun Dinas SDABMBK Tangsel belum memberikan klarifikasi terkait dugaan ini.
Sementara warga berharap pemerintah lebih transparan dalam proses pengadaan agar proyek pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
(***)