Serpong, BidikTangsel.com — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Capaian ini diapresiasi oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Tangsel dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025.
Baca Juga: Anggota DPRD PSI Tangsel Tunjukkan Perhatian Penuh dalam Penertiban Lahan Hiburan di Roxi Ciputat
Apresiasi tersebut disampaikan di tengah berbagai catatan dan masukan yang diberikan DPRD Kota Tangsel terhadap laporan pelaksanaan APBD.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menyambut baik masukan DPRD sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah.
“Semua urusan wajib dikritisi oleh DPRD, mulai dari penanganan sampah, kesehatan gratis, hingga pendidikan. Itu penting untuk perbaikan ke depan. Kamis nanti akan kami sampaikan jawabannya secara resmi,” ujar Benyamin di hadapan para anggota dewan.
Tanggapan pun datang dari Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, yang menekankan bahwa penghargaan opini WTP ini bukan hasil kerja sepihak, melainkan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
“Ini adalah bukti kita bekerja bersama, bukan hanya satu unit saja yang bergerak. Semua pihak, dari jajaran OPD hingga DPRD, berkomitmen menjaga pola pengelolaan keuangan yang sesuai aturan,” terang Bambang usai rapat paripurna.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa predikat WTP ke-13 ini menjadi refleksi atas konsistensi Pemkot Tangsel dalam mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance).
Ia juga menegaskan pentingnya apresiasi DPRD sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Kendati memberi apresiasi, DPRD Kota Tangsel tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar yang menjadi perhatian publik.
Fraksi-fraksi menyoroti efektivitas penanganan sampah, akses layanan kesehatan gratis, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.