Ciputat, bidiktangsel.com — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Wartawan Tangerang (Forwat) pada awal pekan ini.
Aksi tersebut menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) dan intimidasi terhadap sejumlah wartawan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel.
Tanggapan disampaikan langsung oleh Staf Khusus Wali Kota Tangsel Bidang Konflik Sosial dan Penanggulangan Bencana, Sapta Mulyana, S.Pd., M.M., yang mewakili Wali Kota Benyamin Davnie dalam menerima audiensi Forwat di Kantor Pemkot Tangsel.
“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran rekan-rekan media yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Ini adalah bagian dari ‘vitamin’ bagi kami untuk membenahi kinerja pemerintahan,” ujar Sapta Mulyana dalam sambutannya, Rabu (15/5).
Komitmen Pemerintah terhadap Proses Hukum
Dalam pernyataannya, Sapta menegaskan bahwa laporan dugaan intimidasi dan pungli yang dilayangkan ke pihak kepolisian merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk wartawan.
Baca Juga: Haji Kabupaten Serang Kloter 37 Diberangkatkan: 393 Jamaah Siap Tunaikan Rukun Islam Kelima
“Segala bentuk pelaporan ke ranah hukum sudah berjalan. Kami dari pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi, namun kami menghormati dan mendukung proses tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera melaporkan aspirasi Forwat kepada pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Tangsel, untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan.
“Harapan saya, tidak ada satu pun masukan teman-teman yang berhenti di tengah jalan. Semuanya akan kami sampaikan dengan itikad baik agar terjadi perubahan kinerja dan pelayanan publik,” tambahnya.
Seruan Evaluasi Internal Satpol PP
Aksi yang dilakukan Forwat tidak hanya menyoroti dugaan intimidasi terhadap pers, tetapi juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap etika dan perilaku oknum Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mendengar dengan seksama, dan akan menjadi perhatian khusus. Jika memang perlu ada evaluasi terhadap struktur atau individu tertentu di Satpol PP, kami akan sampaikan ke instansi terkait agar tidak mencoreng integritas pemerintah kota,” lanjut Sapta.
Ia juga meminta Sekretaris Dinas Satpol PP yang turut hadir mendampingi untuk secara resmi menyusun laporan kronologis kejadian dan menindaklanjuti sesuai mekanisme.