Oleh: Junaidi Rusli – Wartawan Senior
Opini - Dalam era digital dan keterbukaan informasi, komunikasi publik menjadi elemen vital dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, bagaimana jika Presiden Prabowo hanya mengandalkan media arus utama sebagai saluran utama narasi kebijakan dan pencitraan kepemimpinannya?
Kondisi ini patut dicermati secara kritis. Terlalu mengandalkan media mainstream dapat membawa sejumlah dampak serius terhadap kualitas demokrasi dan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Berikut ulasan dampaknya:
Baca Juga: Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia Qatar 2025, Berikut Daftar Negara Peserta dari Berbagai Benua
1. Suara Rakyat Kecil Semakin Terpinggirkan
Media arus utama sering kali menampilkan perspektif yang mewakili kepentingan elite dan institusi besar.
Narasi yang muncul cenderung berfokus pada pusat kekuasaan dan elite politik, sehingga suara kelompok akar rumput seperti petani, buruh, komunitas adat, dan masyarakat marginal semakin jarang terdengar.
Jika Presiden hanya menyerap informasi dari media jenis ini, maka risiko kehilangan koneksi terhadap realitas rakyat sangat besar.
2. Demokrasi Tanpa Dialog: Komunikasi Satu Arah
Demokrasi yang sehat bertumpu pada dialog dua arah antara pemerintah dan warga negara. Ketika komunikasi publik hanya berjalan melalui media arus utama yang lebih banyak menyampaikan pesan daripada membuka ruang kritik, maka demokrasi bergeser menjadi monolog kekuasaan.
Ini berbahaya karena mengurangi ruang transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.
3. Persepsi Publik Bisa Terkondisikan Secara Tidak Seimbang
Media besar, meski profesional, tetap memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Berita yang disajikan bisa terlalu positif atau mengaburkan kritik.