Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pejabat negara, daerah, dan ASN dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
Acep menambahkan, “Ini akan menjadi preseden buruk jika tidak diatur dengan jelas. Netralitas ASN harus tetap terjaga, dan penggunaan fasilitas publik perlu diperhatikan sesuai dengan aturan.”
Kasus ini menjadi sorotan, terutama di tengah meningkatnya tensi politik jelang Pilkada Banten 2024.
DLH Tangsel menyatakan akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di fasilitas publik berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (***)