Serpong, bidiktangsel.com – Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus bergulir.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten hingga kini masih mendalami penyelidikan dengan memeriksa puluhan saksi, meski belum ada penetapan tersangka.
Tim penyidik Kejati Banten kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta terkait proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024.
Baca Juga: KAI Siap Operasikan Angkutan Mudik Lebaran 2025, Ini Strateginya
Sebelumnya, penyidik telah menggeledah dua lokasi berbeda pada Senin, 10 Februari 2025, guna mencari bukti tambahan.
Hingga saat ini, sudah 37 saksi yang diperiksa, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Beberapa di antaranya adalah:
Kepala UPT Cilowong, Kepala UPT Bangkonol, Bendahara Pengeluaran Pembantu DLH Tangsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang.
Baca Juga: Gubernur Banten Tekankan Efisiensi Anggaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Meski pemeriksaan saksi terus berjalan, Kejati Banten belum mengumumkan siapa saja yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Pemanggilan Kadis DLH Tangsel Masih Dipertanyakan
Kepala Kejati Banten, Siswanto, mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya belum menerima laporan terkait pemanggilan Kadis. Lingkungan Hidup Tangsel, Wahyunoto Lukman dan Kabid. Persampahan selaku PPK.
"Untuk pastinya, saya belum menerima laporan dari penyidik. Nanti saya tanyakan," ujar Siswanto saat dikonfirmasi awak media, Rabu (12/3-2025).
Baca Juga: Safari Ramadan 1446 H: Pemkot Tangsel Ajak Warga Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Sosial
Namun, ia menambahkan bahwa pemanggilan terhadap Wahyunoto Lukman seharusnya sudah dilakukan, mengingat sudah banyak saksi lain yang diperiksa sebelumnya.
"Kemungkinan penyidik masih memerlukan keterangan ahli. Coba tanyakan ke bagian Penkum untuk lebih jelasnya. Seharusnya sih sudah," imbuhnya.
Artikel Terkait
Gubernur Banten Kunjungi Kanwil DJPB, Bahas Optimalisasi Pendapatan Daerah
Sertifikasi Jaga Aset Pemerintah Untuk Kepentingan Masyarakat
Mengurangi Takaran Minyakita, Polisi Ungkap Kerugian Negara yang Bernilai Fantastis
Gubernur Banten Lantik Pengurus TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi
Terima Aspirasi Masyarakat, Wagub Banten Salurkan Bantuan RTLH dan Pompa Air