Serpong, bidiktangsel.com – Kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan terus menjadi sorotan publik.
Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie menilai bahwa perhatian masyarakat terhadap kasus ini merupakan bentuk dukungan nyata kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi.
Abdul Hamim Jauzie mencatat bahwa Kejati Banten telah melakukan berbagai tindakan, termasuk penggeledahan kantor DLH Tangsel dan beberapa perusahaan terkait, serta pemanggilan sejumlah saksi.
Baca Juga: Dewan Pers Imbau Tidak Layani Permintaan THR dan Sumbangan dari Oknum Wartawan
Namun, menurut Abdul Hamim Jauzie, perkembangan penyelidikan masih berjalan lambat.
Abdul Hamim menegaskan bahwa lambannya proses hukum menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Untuk menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan publik, mereka mendesak Kejati Banten agar memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait perkembangan kasus ini.
Baca Juga: Pungutan Liar Berkedok Sumbangan di Sekolah Negeri Tangsel, Orang Tua Murid Resah
"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Banten untuk bekerja lebih cepat dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Proses hukum yang berlarut-larut bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi," ujar Abdul Hamim Jauzie dalam pernyataannya.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Profesional dan Independen
Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara cepat, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Normalisasi Sungai Bekasi Terhambat Sertifikasi Lahan, Gubernur Jabar Soroti Masalah Kepemilikan
Mereka percaya bahwa Kejati Banten memiliki tanggung jawab besar untuk menangani perkara ini dengan profesionalisme, independensi, dan integritas tinggi demi mengungkap kebenaran serta memastikan keadilan bagi masyarakat Tangerang Selatan.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penegakan hukum, LBH Keadilan menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini.
Artikel Terkait
Tiket Pesawat Lebaran Dapat Insentif! Pemerintah Berikan Keringanan Pajak
Safari Ramadan Tangsel 1446 H, Pemkot Pererat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Warga
Skandal Minyakita: Takaran Tidak Sesuai, DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas
Wagub Banten Bagikan Ratusan Paket Bantuan dalam Safari Ramadan 1446 H di Pandeglang
Penyaluran Zakat dalam Safari Ramadan Bupati Serang Murni Kegiatan Sosial, Bukan Politik