Pemkot Tangsel Libatkan Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk Hasilkan Program Tepat Sasaran

Ciputat, bidiktangsel.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menunjukkan komitmennya dalam menyusun program kerja yang tepat sasaran melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026. 

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

Baca Juga: Menuju Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten: Persiapan dan Agenda

Forum yang digelar di Command Center Pemkot Tangsel pada Selasa (18/02/2025) ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan langsung terhadap kebijakan pembangunan yang akan datang.

Forum ini menjadi wadah penting untuk mensinkronisasikan usulan masyarakat yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dengan kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Pemprov Banten Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dengan demikian, rencana kerja yang dihasilkan diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga Kota Tangsel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tangsel, Eki Herdiana, menekankan pentingnya forum ini sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pemerintah.

“Perencanaan yang baik harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Forum OPD ini menjadi ruang koordinasi yang memastikan usulan masyarakat benar-benar masuk dalam rencana kerja pemerintah,” ujar Eki.

Baca Juga: Fraksi DPRD Kabupaten Serang Setujui Dua Raperda Usulan Bupati

Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. 

Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. 

Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan program-program yang dihasilkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.