Anggota DPRD Banten Bahas Infrastruktur dan Standarisasi Pendidikan dalam Rapat Kerja di Tangerang Selatan

Ciputat, bidiktangsel.com – Rapat kerja Anggota DPRD Provinsi Banten digelar di Ruang Blandongan, Pemkot Tangerang Selatan, pada Senin (21/10/2024). 

Rapat ini membahas berbagai isu yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah infrastruktur hingga standarisasi lembaga pendidikan keagamaan.

Baca Juga: Kabinet Merah Putih Diumumkan, Presiden Prabowo Fokus Pada Ekonomi dan Digitalisasi

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, menyoroti beberapa permasalahan yang muncul di wilayah RW 01 Paku Alam, terkait dengan saluran drainase di Jalan Pahlawan Seribu.

"Saluran tersebut memiliki panjang sekitar 300 meter, namun kondisinya terlihat menyempit dengan lebar hanya sekitar 30 cm," jelas Yudi. 

Meski saluran masih dalam kondisi baik, ia menyarankan agar dilakukan pengerukan endapan untuk mencegah banjir di musim hujan.

Baca Juga: Pelantikan Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Subianto Siap Lantik Menteri Baru di Istana Negara

Selain itu, Yudi juga mengangkat pentingnya standarisasi lembaga pendidikan keagamaan. Ia menyebutkan bahwa kejadian asusila yang sempat ramai di media lokal beberapa waktu lalu menjadi perhatian penting. 

"Perlu adanya standarisasi di lembaga pendidikan, terutama pemilihan pengajar, agar kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.

Rapat kerja ini juga membahas masalah zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru. Yudi menyarankan agar kebijakan zonasi di tingkat provinsi dievaluasi karena dianggap menyulitkan warga dalam mengakses pendidikan. 

Baca Juga: Pengumuman Resmi Susunan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto

"Saya sering mendengar keluhan dari masyarakat soal zonasi, dan ini perlu ditinjau kembali agar lebih adil," ujar Yudi.

Ia juga turut menyampaikan beberapa permasalahan di daerah pemilihannya, termasuk kekurangan sekolah menengah pertama (SMP) di beberapa kelurahan dan minimnya fasilitas bus umum di Cempaka Putih. 

"Beberapa kelurahan seperti Cempaka Putih dan Rempoa masih belum memiliki SMP yang memadai. Kami berharap masalah ini segera mendapat perhatian dari pemerintah kota," katanya.