Dijelaskan, Rapim OPD selalu rutin dilakukan sebagai bentuk bahan evaluasi dan juga mencari solusi bersama ketika terjadi persoalan di lapangan. Salah satunya seperti kendala pelaksanaan program pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita lakukan langkah strategis, seperti tadi ada persoalan pembebasan lahan kita berkoordinasi langsung dengan BPN. Ini bagian dari koordinasi kita yang baik dengan instansi vertikal maupun internal,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menambahkan, harus ada upaya bersama untuk melakukan optimalisasi dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor serapan belanja dan pendapatan.
“Kita juga sudah gulirkan pajak rokok dengan BHPP beberapa hari lalu sebesar Rp 145 miliar,” katanya.
Rina melanjutkan, adapun untuk anggaran dan realisasi pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah sampai tanggal 23 Desember 2022 sudah mencapai 94,25 persen, pendapatan transfer 91,55 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah 100 persen.
“Sehingga totalnya sudah mencapai 93,53 persen,” ungkapnya.
Kemudian terkait dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK, Provinsi Banten masuk lima besar Nasional per bulan November 2022 dengan skor 92,54 persen. (*)