Baca Juga: TPA Jatiwaringin Jadi Preseden Buruk: Tenggat Lewat, Janji Rp2 Triliun Masih Abu-abu
Ia menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLH dan langsung kepada Menteri LH.
“Ini bukan sekadar kasus lingkungan, tapi soal akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah. Jatiwaringin harus jadi alarm nasional,” ujar Junaidi.
Baca Juga: Hujan Lebat Picu Banjir di Kencana Loka Blok A/B, Tembok Pembatas Roboh 200 Meter
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLH Kabupaten Tangerang belum memberikan respons terhadap permintaan klarifikasi media.
(***)