Kota Tangerang, bidiktangsel.com – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap kewajiban perpajakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kegiatan ini berlangsung di De Poris Cafe, Kota Tangerang, Jumat (23/05/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Bapenda Banten untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan, yang kini diberi penguatan dengan penerapan skema Opsen (opsi pemungutan bersama) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Dialog Tokoh Lintas Agama, FKUB Kabupaten Serang Teguhkan Komitmen Jaga Keutuhan NKRI
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, antara lain: M. Pebie Mulyawan dari Bapenda Provinsi Banten, Iptu Mukti Susiawan, SH, MH dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, Cinthya Rouwena Lovian dari PT Jasa Raharja, Tuti Mulyati, S.Sos dari UPT Samsat Cikokol.
Tujuan Penyuluhan: Bukan Sekadar Sosialisasi
Plt. Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rita Prameswari, menegaskan bahwa penyuluhan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan kebijakan, namun juga mendengar langsung aspirasi dan hambatan dari masyarakat dalam proses pemungutan pajak daerah.
Baca Juga: Rudy Suhartanto Siap Jalankan Amanah, Ditunjuk jadi Plh Bupati Serang
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Bukan hanya transfer informasi, tapi juga upaya kolaboratif untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama dalam pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB,” ujar Rita.
Sinergi dan Kolaborasi Antar-Instansi
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala UPT Samsat Cikokol menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menyukseskan kebijakan pajak daerah berbasis role sharing dan cost sharing.
“Optimalisasi PAD dari sektor PKB dan BBNKB tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan teknis dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses di lapangan berjalan efektif dan efisien,” tandasnya.