Serang, BIDIKTANGSEL.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Banten hingga 30 November 2024 mencatatkan hasil yang sangat baik, dengan capaian pendapatan dan belanja negara tumbuh positif secara year-on-year (YoY).
Hal ini disampaikan oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan Regional Banten, termasuk Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Banten, Suska, serta para pemimpin dari DJP, Bea Cukai, dan DJKN di wilayah tersebut.
Baca Juga: Pemkab Serang Sosialisasikan Perbup Pemanfaatan 12 Motif Batik Khas Kabupaten Serang
Menurut Suska, realisasi pendapatan APBN Banten mencapai 88,96% dari target, tumbuh 12,88% YoY.
Penerimaan pajak telah mencapai 88,08% dari target, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 89,64%, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target hingga 143,21%.
Total PNBP yang terealisasi senilai Rp1,63 triliun, dengan kontribusi utama dari pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, dan jasa pelayanan rumah sakit.
Realisasi belanja negara mencapai Rp25,87 triliun atau 89% dari pagu, tumbuh 9,88% YoY. Komponen terbesar berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,15 triliun, yang tumbuh 11,61%.
Baca Juga: Diskusi dan Bedah Buku Menghadang KUBILAI KHAN di Tangsel: Menelaah Sejarah untuk Masa Depan
Hibah yang diterima satuan kerja vertikal mencapai Rp152,79 miliar, mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan program Kementerian ATR/BPN.
Penyaluran KUR di Banten tumbuh 0,16%, dengan nilai penyaluran terbesar di Kabupaten Tangerang sebesar Rp1,41 triliun. Penyaluran UMi juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3%, mencapai Rp120,46 miliar di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga 30 November 2024 mencapai Rp71,85 triliun atau 88,08% dari target.
Baca Juga: Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo: TVRI Tetap Konsisten Menjadi Media Pemersatu Bangsa
Sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan positif, seperti PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, dan PPN Impor.
Namun, PPh Badan mengalami kontraksi akibat restitusi yang jatuh tempo pada tahun ini.