Tangerang, bidiktangsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang disorot atas kurangnya perhatian terhadap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi lokal.
Hal ini terkait dengan implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan KADIN.
Wakil Ketua KADIN Kabupaten Tangerang Bidang Hukum, Advokasi, dan Sengketa Industri, Sony Jhonson, SH, MH, menyatakan bahwa komunikasi antara KADIN dan Pemkab Tangerang berjalan tidak efektif.
Menurutnya, pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata dalam menindaklanjuti Keppres tersebut.
“Kami sudah berulang kali memberikan masukan terkait implementasi Keppres yang mendukung pelaku usaha daerah. Namun, hingga saat ini belum ada respons nyata dari Pemkab Tangerang,” ujar Jhonson dalam pernyataannya, Sabtu (7/12/2024).
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Dorong Orchid Festival Jadi Agenda Tahunan untuk Promosi Potensi Daerah
Keppres 18 Tahun 2022 memberikan mandat bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan kota di Indonesia, untuk menjadikan KADIN sebagai mitra strategis dalam memajukan ekonomi lokal.
Namun, Jhonson menyebut bahwa Pemkab Tangerang belum menjalankan mandat tersebut secara optimal.
“Di wilayah lain, seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, KADIN memiliki peran penting dalam mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, di Kabupaten Tangerang, KADIN justru kurang dianggap sebagai mitra strategis,” tambahnya.
Baca Juga: Puskesmas Pamulang Raih Prestasi di Jambore Puskesmas Nasional 2024
Salah satu isu utama yang disoroti adalah minimnya keterlibatan KADIN dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.
Padahal, Kabupaten Tangerang memiliki potensi ekonomi yang besar dan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memaksimalkan peluang tersebut.
“Kami berharap adanya sinergi yang nyata, bukan hanya formalitas. KADIN berperan vital sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tegas Jhonson.