Pandeglang, bidiktangsel.com - Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan antusias menyambut kehadiran Roadshow Bus KPK 2024 sebagai langkah strategis dalam kampanye edukatif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Program ini juga bertujuan untuk memperkuat budaya antikorupsi di masyarakat Pandeglang.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menyampaikan bahwa kehadiran Bus KPK di tengah masyarakat adalah kesempatan emas untuk menyampaikan edukasi antikorupsi dan nilai-nilai integritas dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.
Baca Juga: GP Ansor Berperan Aktif Wujudkan Kondusifitas Daerah di Pandeglang Melalui PKD
"Dengan kehadiran Bus KPK, kita dapat memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan ASN, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran, agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi," ujar Irna saat memberikan sambutan di acara Roadshow Bus KPK 2024 di Pendopo Pandeglang, Kamis (29/8/2024).
Bupati Irna juga menekankan pentingnya keberhasilan acara ini dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Pandeglang.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menyebarkan program pencegahan korupsi. Ini termasuk menanamkan prinsip-prinsip antikorupsi kepada peserta didik sejak dini, sebagai bekal mereka sebagai generasi penerus bangsa," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tingdilintin, menegaskan bahwa komitmen antikorupsi harus disuarakan dengan tegas.
Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, dan masyarakat harus selalu waspada agar tidak menjadi korban ataupun pelaku korupsi.
"Kunci utama pencegahan korupsi adalah dengan tidak membiarkan diri terlibat dalam tindakan korupsi, baik sebagai korban maupun pelaku," tandas Yonathan.
Roadshow Bus KPK 2024 di Pandeglang ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan ASN dan masyarakat luas.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.