Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.
"Sehingga negara ini menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, itu amanat konstitusi kita," katanya.
Sementara, terkait sejarah bela negara, Selamet memaparakan ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai hari bela negara berawal dari kegigihan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda.
Kata Selamet, pada saat Yogyakarta yang pernah dijadikan Ibu Kota Negara Indonesia jatuh ke tangan Belanda, Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.
"Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006," tambahnya.
Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), lanjutnya, pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Sementara, Dansatgas TMMD 105 Kronjo Kodim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Parada Warta Nusantara Tampubolon berharap, melalui penyampaian materi bela negara, kaum remaja semakin memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Saat ini, kata Parada, setiap warga Indonesia dapat berkiprah membela negara dengan berbagai kreativitas dan prestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia dikancah dunia. Karenanya, ia berpesan kepada setiap remaja, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan guna mengukir prestasi. #Kodim 0510/Tigaraksa.
