"PR lainnya untuk pemerintah, yaitu harus mendorong lahirnya media sosial lokal sehingga negara tidak tergantung dan tidak mudah ditekan oleh medsos asing. Pemerintah mesti menyiapkan sumber daya guna mewujudkannya. Hal ini penting dalam jangka panjang untuk kepentingan nasional," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Pratama juga menambahkan, seharusnya pemerintah bisa membuat regulasi agar negara segera membangun media sosial nasional, buatan dalam negeri dan memang dibuat untuk masyarakat Indonesia.
Dengan begini lebih mudah melakukan pengawasan dan sekaligus menjadi aplikasi subtitusi bagi media sosial populer. Tanpa memiliki aplikasi medsos subtitusi, sulit kiranya bagi negara untuk menarik pajak yang pantas bagi Facebook, Google dan kawan-kawannya.
“Pada kasus Google dan Facebook harusnya mudah menarik pajak oleh pemerintah, karena Facebook Google sudah banyak menarik uang dari masyarakat Indonesia untuk digunakan dalam beriklan diplatform tersebut, walaupun sekarang sudah dikenai pajak”, jelasnya.
Pratama lantas menyarankan saat ini yang terpenting ialah kita perlu mandiri, supaya data masyarakat Indonesia tetap berada di Indonesia. Pemerintah harus berpihak pada pengembangan produk teknologi lokal seperti janji presiden dengan membangun 1.000 startup baru termasuk salah satunya membuat startup pada platform medsos dan aplikasi perpesanan.
Ini akan memudahkan negara dalam urusan pajak maupun hukum kedepannya. (*/Red)