Maka DPR menyarankan BPOM juga menginformasikan kepada publik secara detail bagaimana hasil review uji klinis I hingga munculnya spekulasi, maupun kaidah yang dimaksud.
"Ini ranah para ahli. Mereka yang lebih memahami. Semua pihak tentu menginginkan vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Para ahli dan BPOM harus sinergi, bukan memperbesar polemik," tegasnya.
Di sisi lain, Azis meminta BPOM untuk terus membantu Pemerintah mendukung penelitian dan pengembangan vaksin maupun obat-obatan buatan dalam negeri sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri di bidang farmasi.
Di luar polemik vaksin yang tengah diperjuangkan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan terima kasih kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang bekerja keras dalam upaya merealisasikan program vaksinasi nasional.
Dari data yang diterima DPR, mencatat pada Jumat (12/3) hingga pukul 12.00 WIB, terdapat 3.769.174 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 se-Indonesia, dengan pertambahan jumlah penerima sebanyak 73.115 orang.
Satgas juga mencatat terdapat 43.747 orang telah mendapatkan suntikan dosis kedua hingga dalam selang waktu sehari sebelumnya.
Dengan tambahan itu, jumlah penerima vaksin COVID-19 hingga dua kali penyuntikan sebanyak 1.339.362 orang untuk membentuk kekebalan kelompok dari virus SARS-CoV-2 tersebut.
Target sasaran vaksinasi pemerintah pada tahap ini sebanyak 40.349.051 orang, dengan sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 1.468.764 orang. Ini bukan pekerjaan mudah.