nasional

IDI: Kepercayaan terhadap Vaksin Jangan Berdasarkan Merek atau Basis Negara

Senin, 11 Januari 2021 | 00:06 WIB

Jakarta, bidiktangsel.com – Program vaksinasi COVID-19 yang akan segera dilaksanakan pertama kalinya di Indonesia diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Hal ini  sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa tenaga kesehatan merupakan kelompok yang rentan  tertular COVID- 19, sehingga menjadi kelompok pertama untuk divaksinasi. 

dr. Daeng M. Faqih, SH, MH, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  menyampaikan, “Pelaksanaan vaksinasi ini perlu role model dari pimpinan dan tokoh publik  supaya masyarakat semakin percaya dan tidak ragu. IDI sejak awal menyampaikan, setelah  Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memberikan izin penggunaan darurat, IDI  akan memberikan contoh untuk menjadi yang pertama divaksin.” 

IDI sendiri telah membentuk tim advokasi vaksinasi yang bertugas memberikan rekomendasi  kepada pemerintah agar pelaksanaan vaksinasi di lapangan dilakukan dengan baik, dan diterima  dengan baik oleh masyarakat. IDI juga telah melakukan sosialisasi baik secara internal maupun  kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah pilihan yang baik untuk mengakhiri pandemi. 

Survei internal saat ini sedang dilakukan lembaga riset IDI bersamaan dengan kegiatan edukasi  dan sosialisasi. “Tujuan akhirnya adalah menyadarkan dokter untuk ikut divaksinasi pada tahap  pertama. Selain itu, ketika saat pelaksanaan vaksinasi di masyarakat nanti, tenaga kesehatan  bisa ikut berpartisipasi untuk menyukseskannya,” jelas dr. Daeng. 

Para tenaga kesehatan sendiri sudah sangat memahami mengenai pentingnya vaksinasi karena  mereka terbiasa melakukan pelayanan vaksinasi sehari-hari hingga ke puskesmas. “Oleh karena  itu, tenaga kesehatan seharusnya tidak perlu mempermasalahkan vaksinasi. Koridor yang perlu  dijaga adalah keamanan dan efektivitasnya dan itu akan dijawab oleh hasil laporan uji klinik yang  dilakukan serta izin penggunaan darurat yang akan dikeluarkan Badan POM,” tambah dr. Daeng. 

Sementara itu, masyarakat dihimbau agar kepercayaan terhadap vaksin tidak berdasarkan merek  atau basis negara, tapi harus berdasarkan aspek ilmiah. “Jadi vaksin tersebut sudah dijamin  keamanan dan efektivitasnya dari mana pun asal dan mereknya,” terang dr. Daeng lebih lanjut. 

Selain itu, terkait halal haram vaksin COVID-19 diakui dr. Daeng sebagai salah satu faktor penting  agar vaksin mudah diterima masyarakat. “Hal ini sangat berpengaruh apalagi masyarakat  Indonesia termasuk dokter itu mayoritasnya beragama Islam sehingga penjelasan tentang kehalalan itu penting sekali. Jumat lalu (8/1), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan  bahwa vaksin Sinovac hukumnya suci dan halal, jadi sudah jelas,” papar dr. Daeng. 

Halaman:

Terkini