Jakarta, bidiktangsel.com - Sepanjang 2020 begitu banyak peristiwa pencurian data baik di dalam dan luar negeri. Pandemi covid-19 tentu mempunyai peran cukup besar, tentunya selain masih rendahnya kesadaran berkeamanan siber, baik oleh negara, swasta maupun individu masyarakat.
Secara global diprediksi kerugian serangan siber akan mencapai $ 6 triliun (84.000 Triliun rupiah) di tahun 2021. Ini karena serangan diperkirakan akan menjadi lebih umum, lebih kuat, dan lebih maju di tahun-tahun mendatang.
Dalam keterangannya, pakar keamanan siber Pratama Persadha menggarisbawahi pentingnya negara, dunia industri dan pendidikan tanah air untuk melihat selama 2020 ada satu hal penting yaitu pencurian data. Memang ini terjadi secara global, namun dengan pemakai internet lebih dari 180 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini.
“Pencurian data atau serangan siber memang sangat sulit dicegah. Namun itu semua bisa ditekan dengan pendekatan hukum lewat UU, juga pendekatan SDM dan teknologi. UU Perlindungan Data Pribadi menjadi pembahasan pemberitaan selama 2020 karena begitu banyak kebocoran data dan masyarakat tidak bisa apa-apa karena tidak ada instrumen yang melindungi,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.
Ditambahkan Pratama, semua pihak di tanah air harus membagi fokus selain pada persoalan covid-19 juga bagaimana meningkatkan keamanan siber tanah air. Tanpa pengamanan integral, tentu investor akan sulit berinvestasi di Indonesia.
“Pada masa covid-19 ini, tentu kita ingin terus memastikan investasi hadir di tanah air. Negara harus memahami satu hal penting saat ini, bahwa para pemilik modal ini selain masalah covid-19 juga menjadikan keamanan siber sebagai faktor terpenting sebelum berinvestasi,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Peristiwa seperti bocornya data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka dan banyaknya peretasan pada web pemerintah, swasta dan bahkan media 2020 diharapkan bisa ditekan sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia. Karena itu Pratama menggarisbawahi pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi selesai segera pada tahun 2021.