“World bank menyampaikan di Indonesia hanya 4.7 % perusahaan yang memberi kan pelatihan formal. Ini persoalan nya di masalah anggaran ya,” jelas Hariyadi.
Ia pun menilai pemerintah harus lebih fokus lagi memanfaatkan program pemagangan serta Balai Latihan Kerja (BLK) agar para SDM siap masuk ke dunia usaha.
“Kami melihat bahwa pemerintah telah memiliki banyak sekali sarana dan prasarana bahkan gedung dan sebagai-nya, tapi memang kurang teroptima-lisasi. Kita berharap ke depan BLK (Balai Latihan Kerja) ini bisa menjadi sarana kita untuk memicu keterampilan dari tenaga kerja kita,” terangnya.
Dalam mendukung angkatan kerja baru dan industri 4.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lama menyiapkan sarana digital bagi talenta muda.
“Kemenkominfo mempunyai berbagai macam pelatihan kewirausahaan digital atau digital talent scholarship dan juga pelatihan digital UMKM,” pungkas Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang IKP, Transformasi Digital, dan Hubungan Antar Lembaga dalam forum yang sama.
Program ini pun berhasil mengalihkan hampir 5 juta UMKM menuju digitalisasi.
“Kami melakukan pendampingan melalui grebek pasar, ini membantu masyarakat kecil khususnya UMKM untuk berjualan dari daring. Pemerintah tidak ingin marketplace hanya diisi produk dari luar negeri,” ujar Niken.
Pemerintah melalui sektor terkait pun terus mendorong peningkatan infrastruktur, serta perlindungan melalui pembuatan regulasi.