Belum lagi persoalan misleading content atau konten menyesatkan. Publik sengaja diarahkan membingkai suatu isu atau individu tertentu yang seakan-akan mendekati kebenaran.
Misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca.
”Jika ini tidak dijelaskan, tidak diedukasi, kian hari dunia maya kita hanya disesaki kebohong. DPR tentu berharap Kemenkominfo mampu menerjemahan ini dengan caranya, agar penyesatan tidak terus terjadi,” papar wakil rakyat dari Dapil Lampung 2 itu.
Azis Syamsuddin meyakini masyarakat kerap terkecog karena tiak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah.
Maka, pada momentum Pilkada, Kemenkominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mampu untuk melakukan patroli siber terhadap konten dengan muatan negatif di internet.
Dari catatan yang sampai ke meja Azis Syamsuddin, ada 38 isu hoaks dan 38 isu itu tersebar sebanyak 217 tautan. Sementara Bawaslu baru melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.
DPR mengingatkan masih ada sebaran informasi yang tidak benar. Tolong ini jangan dibiarkan. Selain mencegah sebaran fitnah dan kabar bohong, Azis Syamsuddin berharap Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan tetap menaati protokol kesehatan.
”Kita memiliki visi nasional, tujuan nasional dan kita mampu kerjakan bersama-sama termasuk di dalam pesta demokrasi Pilkada 2020,” pungkas Azis Syamsuddin. (ful)