Pratama mengapresiasi keberhasilan pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix dan Spotify. Namun pekerjaan rumah masih panjang, di era digital menarik pajak memang sulit namun ada yang lebih penting dan masih belum diselesaikan di Indonesia, yaitu pengelolaan data.
Ditambahkan olehnya, pengelolaan data ini dimensinya bisnis dan
pertahanan. Data ini bisnis paling menggiurkan saat ini, karena itu
terjadi ketegangan global akibat keberhasilan Huawei menjadi yang
terdepan dalam bisnis infrastruktur 5G. AS dan sekutunya tidak ingin
lalu lintas data melewati infrastruktur Huawei, dianggap selain
merugikan mereka dari sisi keamanan.
“Pertama, pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementrian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita,” jelas Pratama.
“Artinya industri keamanan siber juga menjadi hal yang patut didorong
pemerintah. Kita melihat bagaimana sepanjang kuartal pertama 2020
serangan siber ke tanah air begitu besar. Industri keamanan siber ini
mencakup semua mulai dari infrastruktur, SDM sampai pada teknologinya,” jelasnya.
Ditegaskan Pratama, dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan.
Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita semakin kuat.
Nara Sumber: Dr. Pratama Persadha