Baca Juga: Waspada Rob Jawa Tengah, BMKG Peringatkan Pesisir hingga 22 Oktober 2026
Aspek yang perlu menjadi perhatian, antara lain akurasi laporan kondisi lapas, pengendalian overkapasitas, pengawasan fasilitas, fungsi CCTV, serta mekanisme pemberian hak warga binaan termasuk remisi.
Sorotan DPR tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pembenahan tata kelola pemasyarakatan agar hak warga binaan terlindungi dan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.
(***)