Baca Juga: Pj Bupati Lebak dan Pimpinan Cabang Bank BJB Rangkasbitung Silaturahmi
“Sekarang kita ngukur di DPR dan MPR. Presiden kan sudah ada investasinya berupa Gibran sebagai salah satu cawapres maka di situlah lewat pertalian keluarga, terpabacalah pertalian politiknya. Di situ ada partai pengusungnya, ada Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat (di parlemen), PBB, PSI, Gelora,” katanya.
Menurut Haris, anggota DPR dari beberapa Fraksi (pengusung Prabowo-Gibran) ini tidak akan setuju dan tidak akan hadir pada rapat pleno meskipun pengajuan hak angket sudah memenuhi syarat administrasi.
Memang secara peraturan bisa dikatagorikan kourum apabila pleno dihadiri seluruh anggota DPR dari Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi PKS.
“Tapi menurut saya hari ini pertarungannya di sana. Orang kan mengukur giatnya Megawati, pertemuan-pertemuannya SBY. Sebetulnya manuver-manuver politik itu ada di meja-meja itu. Siapa yang 25 orang itu. Lalu bahannya apa? Kalau bahan yang menggunakan soal putusn MKMK ya, kita perlu mengkritisi perilaku dan kebijakan para pejabat dan penguasa,” ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Lebak Komitmen Berantas Korupsi, Terima Evaluasi KPK
“Saya menganggap putusan MMMK ini agak sedikit kolaboratif dengan penguasa. Jalan tengah yang tidak diaspal. Tapi, itu sebenarnya mengakomodir kekuatan politik si ponakan. Ini yg terjadi. Jadi manakar impeachment Jokowi tidak akan terjsdi, berat, ini saya bukan belaim Jokowi. Tp realistisnya berat dan secara politik mendorong impechment itu satu tindakan serius dalam ketatanegaraan Indonesia. Apalagi impechment itu butuh keseriusan bagi mereka yang merasa berkepentingan. Itu akan makan waktu, energi, biaya, dan kekuatan-kekuatan para partai itu,” pungkasnya. (***)