Depok, bidiktangsel.com - Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok Indra Gunawan mengatakan, pihaknya terus berupaya optimalkan mediasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Depok.
Indra mengatakan, ada dua akar masalah utama munculnya konflik pertanahan di Kota Depok, yaitu:
- Tidak dilakukannya penguasaan atas tanah yang dimiliki
- Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak optimal
Baca Juga: Kantah Tangsel Sosialisasikan Pelaporan Akta PPAT Elektronik
Belum terintegrasinya data peta pendaftaran tanah, atau peta offline atau peta kerja dengan sistem Kegiatan Kantor Pertanahan (KKP) saat ini menyebabkan banyaknya sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, namun belakangan diketahui, terhadap bidang tersebut telah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
"Pada kasus seperti ini, Kantor Pertanahan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mencari solusi. Caranya, dengan jalan mediasi. Keberhasilan dari mediasi ditentukan oleh para pihak yang berkonflik," ujar Indra.
Baca Juga: DPR Terima Usulan Jokowi, Agus Subiyanto Calon Tunggal Panglima TNI
Indra mengatakan, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik pertanahan yang paling efektif.
Dalam mediasi, para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Mediasi dapat menjadi jembatan dan memberikan titik temu antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat tercapai penyelesaian yang win win solution," kata Indra.
Pada tahun 2023, BPN Kota Depok telah menerima kasus pertanahan kurang lebih 1.500 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 kasus telah diselesaikan melalui mediasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Investor Gencar Investasi di IKN Nusantara
"Memang tidak banyak yang dapat kami selesaikan, namun semua penyelesaian sekarang sudah mengerucut ke arah perdamaian," ujar Hodidjah.
Hodidjah mengatakan, BPN Kota Depok terus berkomitmen untuk menangani kasus pertanahan dan bertekad memberantas mafia-mafia tanah yang berperan menimbulkan kasus pertanahan. (***)