Mengapa Presiden Prabowo Hanya Mengandalkan 7 Media Mainstream untuk Menyampaikan Nasib Bangsa?

Oleh: Junaidi Rusli / Pimpinan Redaksi Bidiktangsel.com

Opini – Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memasuki fase baru dalam sejarah kepemimpinannya.

Namun, di tengah euforia pelantikan dan ekspektasi rakyat, muncul kekhawatiran terkait pola komunikasi politik yang dipilih oleh sang kepala negara.

Presiden Prabowo dinilai terlalu bergantung pada segelintir media arus utama—sekitar tujuh media besar—dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi bangsa dan arah kebijakan pemerintahannya.

Langkah ini memunculkan tanda tanya besar: mengapa komunikasi kenegaraan yang menyangkut 270 juta rakyat Indonesia tampaknya hanya dipercayakan pada media elite nasional?

Di era digital saat ini, ketika keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi semakin meluas, publik mengharapkan komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, merata, dan inklusif.

Namun, kenyataannya, pendekatan yang diambil justru cenderung eksklusif dan terfokus pada media yang sudah mapan secara ekonomi dan politik.

Baca Juga: Presiden Prabowo Temui Pimpinan Redaksi Media di Hambalang, Bahas Teror terhadap Jurnalis dan Etika Komunikasi Publik

Keuntungan dan Risiko Mengandalkan Media Arus Utama

Tidak dapat dimungkiri, media mainstream memiliki keunggulan dalam hal jangkauan nasional, struktur redaksi yang profesional, serta kredibilitas institusional. Pemerintah bisa mengendalikan narasi dengan lebih rapi dan terukur.

Namun, di balik keuntungan itu, tersimpan risiko besar—di antaranya adalah hilangnya keberagaman perspektif, terbatasnya kritik yang terdengar, serta potensi terbentuknya opini publik yang bias dan tidak representatif.

Dalam konteks demokrasi modern, suara rakyat tidak lagi hanya berasal dari ruang redaksi koran nasional atau layar televisi swasta.

Rakyat kini aktif menyuarakan pendapat melalui media sosial, kanal YouTube independen, podcast, hingga forum-forum komunitas lokal. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga partisipan aktif dalam diskursus kebangsaan.

Ketika hanya satu kelompok media menjadi sumber utama informasi negara, maka yang terbentuk adalah komunikasi satu arah.