Kepastian Politik Pasca Pilkada 2024: Mendagri Tito Karnavian Soroti Pentingnya Pelantikan Cepat

Jakarta, 27 Januari 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepastian politik pasca Pilkada Serentak 2024 untuk mendorong stabilitas sosial, efektivitas pemerintahan, dan kelangsungan dunia usaha. 

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih sebaiknya dilakukan secepat mungkin guna memastikan transisi yang mulus dari pejabat sementara (PJ) ke pejabat definitif.

Baca Juga: Ketua PWI NTB Nyatakan Dukungan Penuh dan Siap Hadiri HPN 2025 di Banjarmasin

Tito menjelaskan, “APBD di tiap daerah sudah diketok pada Desember lalu. Yang seharusnya mengeksekusi APBD ini adalah kepala daerah terpilih karena mereka memiliki visi dan janji politik yang harus direalisasikan selama lima tahun ke depan.”

Tito juga menyoroti potensi munculnya moral hazard jika pelantikan kepala daerah terpilih tertunda. 

Menurutnya, situasi saat ini, di mana banyak daerah dijabat oleh PJ atau kepala daerah definitif yang tidak terpilih kembali, dapat membuka peluang terjadinya praktik transaksional, seperti mutasi jabatan yang tidak sesuai aturan.

Baca Juga: Ketua PWI Kalbar Dukung Penuh dan Siap Hadiri HPN 2025 di Banjarmasin

“Kalau pelantikan kepala daerah terlalu lama, ada risiko moral hazard, seperti mutasi-mutasi yang transaksional. Itu tidak sehat untuk pemerintahan dan mencederai kepercayaan publik,” tegasnya, Rabu lalu (22/1-2025).

Kepastian politik juga memiliki dampak besar pada dunia usaha. Tito menyebut bahwa banyak pelaku bisnis saat ini berada dalam posisi “wait and see” karena mereka menunggu siapa kepala daerah definitif yang akan menjabat. 

Hal ini penting untuk menentukan langkah-langkah strategis mereka ke depan.

Baca Juga: Ketua PWI Gorontalo Siap Hadiri HPN 2025 di Kalimantan Selatan

“Pengusaha menunggu siapa kepala daerah baru. Mereka perlu tahu siapa yang akan menjadi mitra dalam membangun daerah. Ini krusial untuk keberlanjutan ekonomi,” tambah Tito.

Selain itu, dampak sosial pasca-Pilkada juga menjadi perhatian. 

“Pilkada kerap membuat keterbelahan di masyarakat karena perbedaan pilihan politik. Pelantikan yang cepat dapat mempercepat proses rekonsiliasi di masyarakat agar bersatu kembali,” jelasnya.