Dia mengatakan, sepanjang dirinya melakukan komunikasi di lapangan dengan tim lapangan maupun adminstrasi PTSL di kelurahan, mereka pun terlihat kebingungan atas keterlambatan tersebut.
Mereka pun banyak dipertanyakan oleh warga lantaran tidak ada informasi lanjutan terkait dokumen surat-surat tanah yang telah mereka berikan ke pihak kelurahan serta alasan keterlambatannya.
“Mereka (tim lapangan PTSL) merasa sudah mengurus kelengkapan berkas dan sudah diserahkan ke pihak BPN Kota Tangsel, dan saat mereka menanyakan pun ke pihak BPN belum ada penjelasan yang komprehenshif yang mereka dapat kan dari pihak BPN selaku instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut,” kata Zulfa.
Mengingat masalah ini sudah mulai ramai dikeluhkan masyarakat, pihaknya akan mencari tahu ke BPN terkait hal itu.
“Untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak BPN atas persoalan ini sehingga kami dapat mengetahui secara pasti kendala apa yang dihadapi oleh BPN terkait lambatnya penyelesaian sertifikat ini, jika ada kaitannya dengan persoalan administratif pemberkasan di tingkat kelurahan yang megurusnya maka kami dari DPRD akan koordinasi dengan pihak kelurahan dan camat untuk segera mem-follow up agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” jelasnya.
Sejumlah warga di Kota Tangsel mengeluh-kan belum diterimanya sertifikat tanah yang mereka ajukan melalui program Penyuluhan PTSL BPN Kota Tangerang Selatan sejak 2017 silam.
Mereka khawatir status tanahnya menjadi tidak jelas lantaran tidak mengantongi surat-surat kepemilikan asetnya. (*)