“Petugas yang datang ke rumah warga adalah surveyor BPS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan jujur,” tegasnya.
Pilar menambahkan, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya digunakan untuk memotret kondisi ekonomi secara makro, tetapi juga menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan sosial.
Karena itu, ia menilai partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab kebutuhan warga.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS atau pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda nasional penting untuk memperbarui data ekonomi Indonesia. Di Tangerang Selatan, pelaksanaan pendataan diharapkan mampu menghasilkan basis data yang komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
(***)