Baca Juga: Provinsi Banten Siap Jadi Tuan Rumah Hari Jadi FPRMI: Dorong Kolaborasi Media dan Pemerintah
Jika DPRD menjadi representasi suara rakyat, lalu mengapa suara rakyat seperti tak pernah terdengar lewat kebijakan?
Tak hanya itu, sejumlah program hasil Pokir DPRD Tangsel juga kerap menimbulkan dugaan mark up, proyek fiktif, atau kegiatan seremonial tak berdampak.
Banyak kegiatan yang dibungkus seolah aspiratif, padahal sekadar penghabisan anggaran dengan mitra kerja tertentu.
Rakyat tak bodoh. Mereka bisa menilai, dana ratusan miliar itu terlalu besar jika hanya menghasilkan baliho reses dan tumpukan laporan kinerja yang penuh jargon.
Baca Juga: Disaksikan Dewan Pers, Dua Kubu PWI Akhirnya Tanda Tangani Panitia Bersama Kongres Persatuan
Lebih ironis, hingga hari ini belum ada satu pun anggota DPRD Tangsel yang tercatat memiliki gagasan besar yang berdampak luas bagi kota.
Tak ada inovasi kebijakan yang melejitkan kualitas layanan publik. Tak terdengar gebrakan legislasi yang pro-rakyat.
Semua seperti jalan di tempat, sibuk dalam rutinitas seremonial, tetapi absen dalam substansi kerja legislatif.
Sudah saatnya publik menggugat: apa sebenarnya kinerja yang bisa dibanggakan dari DPRD Tangsel dengan dukungan dana Pokir ratusan miliar itu?
Jika hasilnya nihil, bukankah lebih baik dana tersebut dialihkan langsung untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi rakyat kecil?
DPRD bukan tempat nyaman untuk menimbun kuasa dan anggaran. Ia adalah mandat rakyat, yang harus terus diawasi dan dikritisi. Jangan sampai Pokir hanya menjadi jargon demokrasi yang dikapitalisasi untuk kepentingan segelintir elit.
Tangsel butuh dewan yang benar-benar bekerja, bukan hanya berwacana. (***)