Jakarta, bidiktangsel.com – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengungkap pihak yang berada di balik pembangunan pagar laut misterius.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, yang menyoroti munculnya pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer yang diduga dibangun dengan anggaran besar tanpa kejelasan pihak pembangun maupun sumber dananya.
Baca Juga: Transformasi Luar Biasa SDN Muncul 01, Simbol Kemajuan Pendidikan di Tangsel
“Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan siapa sebenarnya yang membangun pagar ini, siapa yang merancang, dan siapa yang membiayainya. Panjangnya mencapai 30 kilometer lebih, ini tidak mungkin dibuat dalam satu atau dua hari saja. Biayanya pun tidak sedikit, ada yang menghitung mencapai miliaran rupiah,” tegas Titik Soeharto.
Ia juga menyoroti klaim yang menyebut bahwa pagar laut tersebut dibangun secara swadaya oleh kelompok nelayan.
Menurutnya, klaim ini sulit diterima mengingat kesejahteraan nelayan yang menjadi salah satu perhatian utama Komisi IV.
Baca Juga: Benyamin Siapkan Keringanan Pajak dan Retribusi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
“Kami berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa nelayan mampu membangun pagar laut ini dengan dana swadaya. Dari mana mereka mendapatkan uang sebesar itu? Ini kan sangat tidak masuk akal,” lanjutnya.
Titik menekankan pentingnya investigasi mendalam dari pemerintah untuk memastikan transparansi terkait proyek ini.
Ia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan kejelasan kepada publik.
Baca Juga: Zonasi dan Ujian di Pendidikan Dasar Akan Dihilangkan, Mendikdasmen Beri Bocoran
“Pemerintah harus bertindak cepat agar masyarakat, terutama nelayan, tidak dirugikan dengan adanya pembangunan seperti ini yang dilakukan tanpa kejelasan,” imbuhnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait temuan dan klaim yang beredar mengenai pembangunan pagar laut tersebut.
Komisi IV DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong langkah nyata dari pihak-pihak terkait.
Artikel Terkait
KCP Bank Banten Resmi Dibuka di Puspemkab Tangerang, Dukung Digitalisasi dan Pembangunan Daerah
Menteri ATR/BPN Benarkan Keberadaan Sertifikat HGB di Pagar Laut, Kabupaten Tangerang
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Kendalikan Inflasi di Banten
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Diskusi dengan Tokoh Aksi Demonstrasi di Kemendiktisaintek
Kinerja APBN Provinsi Banten Periode s.d. 31 Desember 2024: Pertumbuhan Positif di Semua Sektor