Rapat Kerja Anggota DPRD Provinsi Banten Bahas Sinergi dengan Pemkot Tangerang Selatan

Ciputat, bidiktangsel.com - Anggota DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja di Ruang Blandongan, Pemkot Tangerang Selatan, Senin (21/10-2024).

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota dewan, pimpinan, dan jajaran pemerintahan terkait.

Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dibahas guna meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan DPRD Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Daerah.

Baca Juga: Anggota DPRD Banten Bahas Infrastruktur dan Standarisasi Pendidikan dalam Rapat Kerja di Tangerang Selatan

Yudi Budi Wibowo, anggota DPRD Provinsi Banten, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah kota dan provinsi.

“Sinergi antara DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus terus ditingkatkan, terutama terkait pengelolaan pajak daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Yudi.

Yudi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam berbagai program pembangunan agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

Baca Juga: Kabinet Merah Putih Diumumkan, Presiden Prabowo Fokus Pada Ekonomi dan Digitalisasi

“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat terealisasi dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tambahnya.

Selain itu, rapat ini juga membahas hasil reses anggota dewan di wilayah Tangerang Selatan.

Banyak warga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur, khususnya drainase yang kurang memadai di beberapa wilayah seperti Pakualam dan sekitarnya.

Yudi menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar permasalahan yang dihadapi, terutama terkait banjir dan saluran air, dapat segera diatasi.

Baca Juga: Pelantikan Kabinet Merah Putih: Presiden Prabowo Subianto Siap Lantik Menteri Baru di Istana Negara

Permasalahan zonasi sekolah juga menjadi perhatian dalam rapat. Yudi menyampaikan bahwa sistem zonasi sering kali menjadi keluhan masyarakat karena keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa kelurahan.