Ketua KPU Tangsel: Verifikasi Calon dan Partisipasi Pemilih Jadi Kunci Sukses Pilkada 2024

Ciputat, bidiktangsel.com - Dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) untuk memantau kesiapan daerah tersebut.

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Blandongan ini melibatkan diskusi dengan para pemangku kepentingan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel. 

Baca Juga: Meriah dan Penuh Makna! Arak-arakan Perahu hingga Ribuan Jamaah Ramaikan Peringatan Maulid Nabi di Kota Tangerang

Dalam wawancara eksklusif, Ketua KPU Tangsel, M. Taufiq MZ, memaparkan kesiapan daerah, tantangan utama, dan upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Dalam wawancaranya, Taufiq menekankan bahwa KPU fokus pada aspek normatif dan administratif dari proses pemilu, terutama dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon maupun pasangan calon.

"Konsentrasi utama kami adalah pada verifikasi persyaratan calon," ujar Taufiq. 

Ia menyoroti peran KPU dalam memastikan semua calon memenuhi syarat yang diperlukan, sementara KPU juga bekerja sama dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam hal netralitas dan transparansi.

Baca Juga: Rahasia Sukses Takoyaki Galeong yang Tetap Eksis di Kota Tangerang, Simak Alasannya!

Salah satu perhatian utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam proses pemilu. 

Taufiq menjelaskan bahwa meskipun KPU fokus pada verifikasi calon, pengawasan netralitas ASN lebih merupakan ranah Bawaslu. 

Ia menekankan bahwa memastikan tidak ada calon yang memanfaatkan pengaruh birokrasi adalah prioritas baik bagi KPU maupun Bawaslu. 

“Netralitas ASN sangat penting. Dua pasangan calon harus diperlakukan secara setara tanpa bias,” ujar Taufiq.

Baca Juga: Festival Seni Multatuli 2024: Perayaan Budaya dan Ekonomi Kreatif yang Siap Dongkrak Pariwisata Lebak

Mengenai calon yang maju di Tangsel, Taufiq menyebutkan bahwa banyak dari mereka memiliki hubungan erat dengan daerah tersebut, baik melalui peran politik sebelumnya maupun posisi di sektor publik dan korporasi.